Aturan SMS Broadcast di Indonesia: Persetujuan, Opt-Out, dan Sender ID

Apakah bisnis diperbolehkan mengirim SMS blast untuk promosi? Boleh, selama bisnis Anda mematuhi seluruh koridor aturan SMS broadcast yang berlaku: mengantongi persetujuan penerima, menyediakan mekanisme berhenti langganan, serta menggunakan Sender ID yang sah.

SMS broadcast adalah pengiriman satu pesan ke banyak nomor secara bersamaan, dan menjadi salah satu bentuk SMS marketing yang paling sering digunakan. Masalahnya, banyak informasi yang beredar di internet sudah tidak up-to-date.

Sebagai panduan praktis, artikel ini disusun berdasarkan referensi regulasi per November 2026 untuk informasi secara umum. Yuk disimak!

Ringkasan Aturan SMS Broadcast untuk Bisnis di Indonesia

Sebelum masuk ke rincian pasalnya, ada lima aturan dasar yang perlu Anda pegang sejak awal:

• Persetujuan Eksplisit – Setiap siaran pesan promosi wajib didasari oleh izin dan persetujuan sukarela dari pemilik nomor.
• Ketersediaan Mekanisme Berhenti – Seluruh materi pesan komersial harus menyediakan sarana opt-out yang mudah diakses, serta mewajibkan penghentian siaran segera setelah pelanggan mengajukan penolakan.
• Pemisahan Kategori Pesan – Pengiriman pesan layanan esensial (seperti kode OTP atau notifikasi transaksi) wajib dipisahkan secara tegas dari siaran promosi serta bersih dari segala unsur penyisipan penawaran komersial.
• Legalitas Sender ID – Nama identitas pengirim harus melalui prosedur pendaftaran resmi melalui operator seluler dan dilarang keras meniru entitas merek milik pihak lain.
• Sanksi Tegas – Konsekuensi hukum atas pelanggaran ketentuan ini mencakup pemblokiran hak akses Sender ID, denda finansial, hingga ancaman sanksi pidana berdasarkan Undang-Undang Pelindungan Data Pribadi.

Dasar Hukum SMS Broadcast di Indonesia

Ekosistem regulasi SMS broadcast di Indonesia bersifat berlapis. Ini dia yang perlu Anda ketahui:

Permenkominfo 5/2021 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi

Untuk SMS promosi, rujukan utamanya ada pada Pasal 176 sampai 182 Peraturan Menteri Kominfo Nomor 5 Tahun 2021. Berikut poin-poin pentingnya:

• Pasal 176 – Penyelenggara jaringan seluler, mitra bisnis terafiliasi, serta penyedia konten diizinkan mendistribusikan SMS yang memuat materi penawaran komersial.
• Pasal 177 – Setiap pelanggan wajib diberikan hak dan pilihan secara jelas untuk menolak penerimaan pesan tersebut.
• Pasal 179 – SMS penawaran secara mutlak dilarang untuk dikirimkan apabila pelanggan yang bersangkutan telah menyatakan penolakan.
• Pasal 180 – Pengiriman pesan komersial juga dilarang apabila pelanggan belum pernah memberikan pilihan persetujuan sama sekali.
• Pasal 182 – Pesan informasi penting langsung dari penyedia layanan jaringan (seperti informasi masa aktif kartu perdana) dikecualikan dari kewajiban menyediakan opsi penolakan, namun wajib steril dari penyisipan elemen promosi produk.

Meski pasal-pasal tersebut ditujukan bagi penyelenggara jaringan dan penyedia konten, aturannya tetap berdampak langsung pada bisnis yang mengirimkan SMS lewat penyedia layanan.

Karena pesan Anda pasti melewati jaringan operator yang terikat regulasi ini, menyediakan opsi berhenti berlangganan tetap menjadi kewajiban yang harus dipenuhi dalam setiap kampanye. 

UU PDP dan PP Turunannya

Nomor ponsel termasuk kategori data pribadi. Menurut penjelasan Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP), nomor telepon seluler adalah data yang bisa dikombinasikan untuk mengidentifikasi seseorang.

Artinya, mengirim SMS promosi ke nomor pribadi sudah dihitung sebagai pemrosesan data pribadi.

Pemrosesan ini wajib punya dasar yang sah, salah satunya persetujuan jelas untuk tujuan tertentu (Pasal 20 ayat 2 huruf a).

Persetujuan tersebut juga harus tertulis atau terekam, baik secara elektronik maupun non-elektronik (Pasal 22). Jika syarat ini tidak terpenuhi, persetujuannya dianggap batal demi hukum.

Ketentuan dasar pemrosesan data ini juga diperkuat oleh peraturan pelaksananya, seperti PP Nomor 33 Tahun 2026.

UU Perlindungan Konsumen

Pasal 15 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pelaku usaha menawarkan produk dengan cara memaksa.

Larangan tersebut juga mencakup metode pemasaran yang dapat memicu gangguan fisik maupun psikis bagi konsumen.

Dalam praktiknya, ketentuan perlindungan konsumen tersebut pernah menjadi dasar gugatan hukum terhadap operator telekomunikasi yang terus mengirim SMS promosi pada waktu istirahat dini hari. Jadi, etika tata cara serta pemilihan waktu kirim sama krusialnya dengan isi pesannya.

POJK 22/2023 untuk Bank, Multifinance, dan Fintech

Bagian ini hanya berlaku untuk pelaku usaha jasa keuangan, seperti bank, perusahaan pembiayaan, dan fintech.

Pasal 39 ayat (1) Peraturan OJK Nomor 22 Tahun 2023 melarang penawaran produk atau layanan lewat sarana komunikasi pribadi tanpa persetujuan konsumen. Persetujuan ini bisa ditarik kapan saja, dan setelah itu penawaran wajib dihentikan.

Selain itu, persetujuan promosi tidak boleh dijadikan syarat wajib untuk menggunakan produk utama.

Ada juga Pasal 62 yang membatasi penagihan hanya pada hari Senin sampai Sabtu pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat. Perlu dicatat, batas jam ini khusus untuk penagihan, bukan untuk SMS promosi.

Kenapa Artikel Lama soal Permenkominfo 1/2009 Tidak Lagi Sesuai

Beberapa artikel lama yang masih muncul di hasil pencarian sering membahas Permenkominfo 1/2009. Aturan tersebut sudah dicabut dan digantikan secara bertahap hingga kini mengacu pada Permenkominfo 5/2021.

Karena itu, jangan lupa cek tanggal terbit dan nomor peraturan setiap kali Anda membaca panduan seputar regulasi SMS.

Aturan Persetujuan (Opt-In) untuk SMS Broadcast

Persetujuan adalah aturan yang paling sering terlewat, sekaligus paling sulit dibuktikan saat terjadi sengketa dengan pelanggan.

Kapan Persetujuan Wajib: Pesan Promosi dan Pesan Layanan

Tidak semua SMS diperlakukan sama. Perbedaannya bisa dilihat langsung dari tujuan pengiriman pesan tersebut:

Pesan Promosi	Pesan Layanan
Diskon dan penawaran produk	Kode OTP
Undangan event	Konfirmasi transaksi
Peluncuran produk baru	Status pengiriman
Butuh persetujuan penerima	Harus dibedakan dari promosi

Dalam praktik industri, pesan layanan umumnya bisa dikirim tanpa persetujuan pemasaran khusus, tetapi prosesnya tetap tunduk pada aturan UU PDP.

Hal yang perlu diwaspadai adalah mencampurkan fungsi pesan. Pesan layanan yang disisipi penawaran otomatis berubah statusnya menjadi pesan promosi.

Contohnya, mengirimkan SMS OTP yang ditutup dengan kalimat promo. Memisahkan keduanya adalah langkah aman yang sejalan dengan Pasal 182 ayat (2) Permenkominfo 5/2021.

Seperti Apa Persetujuan yang Sah?

Persetujuan yang sah harus diberikan secara sukarela, spesifik untuk jenis pesan tertentu, diberikan langsung oleh pemilik nomor, dan bisa dicabut kapan saja. UU PDP Pasal 22 menambahkan satu syarat lagi: persetujuan wajib tertulis atau terekam.

Ada beberapa cara sah untuk mengumpulkannya:

• Formulir pendaftaran: Baik secara online di website maupun formulir fisik di toko.
• Kotak persetujuan saat checkout: Pelanggan mencentang kotak sendiri secara sadar, bukan kotak yang sudah tercentang otomatis sejak awal.
• Program loyalitas: Persetujuan diminta secara transparan saat pelanggan mendaftar menjadi anggota (member).

Sebaliknya, ada sumber nomor yang tidak sah secara hukum.

Database hasil pembelian dari pihak ketiga, nomor hasil scraping, serta persetujuan yang diselipkan di dalam syarat dan ketentuan yang panjang tidak bisa dianggap sebagai izin yang sah.

Ingat juga, persetujuan untuk satu tujuan tidak otomatis berlaku untuk tujuan lain. Pelanggan yang setuju menerima notifikasi pesanan belum tentu setuju menerima siaran promo.

Cara Mencatat Bukti Persetujuan

Catatan bukti persetujuan akan sangat menyelamatkan bisnis Anda jika suatu saat muncul komplain. Biasakan menyimpan empat informasi berikut untuk setiap nomor pelanggan:

• Nomor ponsel yang memberikan persetujuan
• Waktu persetujuan dicatat oleh sistem
• Sumber pendaftaran, misalnya formulir website atau transaksi kasir
• Isi teks persetujuan yang dibaca dan disetujui pelanggan saat itu

Simpan juga catatan riwayat berhenti berlangganan dengan cara yang sama. Meski belum ada aturan yang menetapkan format baku atau masa simpannya, pencatatan rapi seperti ini adalah langkah pengamanan terbaik bagi perusahaan.

Aturan Opt-Out: Cara Berhenti Harus Selalu Tersedia

Banyak pebisnis yang masih salah sangka. Opsi berhenti berlangganan (opt-out) bukan fitur tambahan, melainkan kewajiban hukum berdasarkan Pasal 177 dan 179 Permenkominfo 5/2021.

Apa yang Harus Ada di Setiap SMS Promosi?

Setiap SMS promosi harus menyediakan jalan keluar bagi penerima yang ingin menolak.

Di lapangan, pilihan ini biasanya berbentuk instruksi membalas pesan dengan kata kunci STOP atau BERHENTI, atau menyediakan tautan khusus untuk berhenti berlangganan.

Kata kunci STOP dan BERHENTI hanyalah contoh format yang umum digunakan penyedia layanan, bukan format kaku dari undang-undang. Yang paling penting, proses berhenti harus semudah saat pelanggan memberikan persetujuan.

Sebagai contoh, Anda bisa menutup SMS promosi dengan kalimat singkat seperti ini:

> Balas STOP untuk berhenti menerima SMS promosi. <

Setelah Penerima Berhenti: Kapan Pengiriman Pesan Harus Dihentikan

Begitu penerima menyatakan berhenti, SMS promosi tidak boleh lagi dikirimkan ke nomor tersebut (Pasal 179 Permenkominfo 5/2021).

Sebagai standar aman, perbarui database Anda maksimal dalam 24 jam setelah permintaan berhenti masuk, lalu lakukan audit data secara berkala.

Perlu diingat, pelanggan yang masih terus dikirimi SMS promosi setelah berhenti berlangganan bisa melapor ke operator atau ke kanal aduan Komdigi di aduannomor.id. Karena itu, pastikan sistem opt-out Anda benar-benar berjalan.

Aturan Sender ID dan Nama Pengirim

Sender ID adalah nama pengirim yang tampil di layar ponsel penerima. Aturannya ditetapkan oleh pihak operator seluler, bukan dari pasal undang-undang tertentu.

Registrasi Sender ID lewat Operator

Sender ID perlu didaftarkan ke masing-masing operator (seperti Telkomsel, Indosat, dan XL) melalui penyedia layanan atau aggregator resmi.

Fungsi utamanya adalah mengaitkan setiap pesan dengan identitas bisnis pengirimnya secara jelas. Jika terjadi pelanggaran, pesan tersebut bisa langsung dilacak ke perusahaan yang bertanggung jawab.

Dokumen dan Syarat yang Umum Diminta

Setiap penyedia dan operator punya syarat yang sedikit berbeda. Sebagai contoh, dokumentasi Infobip mencantumkan beberapa syarat berikut:

• Nama pengirim: Maksimal 11 karakter.
• Jumlah sender ID: Umumnya dibatasi satu sender ID per perusahaan.
• Surat kuasa (LOA): Bermaterai Rp10.000 dengan masa terbit tidak lebih dari 6 bulan.
• Kesesuaian nama: Nama perusahaan wajib sama dengan yang tercantum di dokumen NPWP.

Sektor tertentu juga punya syarat tambahan. Lembaga keuangan perlu melampirkan dokumen dari OJK, sedangkan perusahaan investasi dan trading perlu surat dari Bappebti.

Jangan lupa perhatikan juga masa aktifnya. XL, contohnya, menutup sender ID yang tidak aktif selama tiga bulan.

Larangan Meniru Brand Lain

Sender ID tidak boleh meniru nama bank, instansi pemerintah, atau brand lain. Pelanggaran ini bisa langsung berujung pada pemblokiran sender ID, penutupan akun, hingga proses hukum.

Aturan Isi Pesan dan Waktu Kirim

Tidak semua poin di bagian ini diatur secara tertulis di dalam pasal. Karena itu, mari pisahkan mana yang diwajibkan dan mana yang hanya praktik aman.

Isi Pesan yang Berisiko

Beberapa jenis konten pesan berisiko tinggi memicu pemblokiran oleh sistem operator atau aduan dari penerima:

• Klaim menyesatkan: Informasi harga yang keliru, janji keuntungan yang tidak realistis, atau klaim yang tidak bisa dibuktikan.
• Meniru pihak lain: Menulis pesan seolah-olah berasal dari bank, instansi negara, atau perusahaan lain.
• Link berbahaya: Menyisipkan link ke situs phishing atau malware yang otomatis akan diblokir oleh sistem keamanan operator.

Selain itu, selalu cantumkan nama merek Anda di dalam isi pesan agar penerima langsung mengenali siapa pengirimnya.

Jam dan Frekuensi Kirim yang Aman

Sejauh ini, belum ada aturan nasional yang mematok jam kirim pasti atau batas jumlah SMS komersial umum.

Cara amannya, pengiriman pada pukul 07.00 sampai 21.00 waktu setempat sangat disarankan, meski toleransi jam ini bisa berbeda di tiap operator.

Satu-satunya batas jam yang mengikat secara hukum berlaku untuk penagihan oleh pelaku usaha jasa keuangan, yaitu hari Senin sampai Sabtu pukul 08.00 hingga 20.00 waktu setempat (POJK 22/2023 Pasal 62).

Meski begitu, waktu kirim tetap tidak boleh diabaikan. Seperti dibahas pada bagian perlindungan konsumen, pengiriman SMS promosi pada dini hari pernah berujung pada gugatan hukum.

Hindari mengirim pesan pada jam istirahat malam dan pastikan kembali ketentuan jam kirim ke penyedia layanan Anda.

Sanksi dan Risiko Jika Melanggar Aturan SMS Broadcast

Ini dia kedua sanksi bila bisnis Anda melanggar aturan-aturan SMS broadcast yang sudah ditetapkan:

Sanksi Hukum

Ada beberapa jenis sanksi yang bisa dikenakan, tergantung aturan yang dilanggar:

• Sanksi administratif UU PDP (Pasal 57): Berupa peringatan tertulis, penghentian sementara pemrosesan data, penghapusan data, hingga denda administratif maksimal 2% dari pendapatan tahunan perusahaan.
• Sanksi pidana UU PDP (Pasal 67 ayat 3): Berlaku bagi pihak yang menggunakan data pribadi orang lain secara melawan hukum, dengan ancaman penjara maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga ratusan juta rupiah.
• Sanksi korporasi (Pasal 70 UU PDP): Denda maksimal bisa meningkat hingga 10 kali lipat dari denda perorangan, ditambah hukuman tambahan seperti pembekuan usaha.
• Sanksi Permenkominfo 5/2021: Dapat berupa teguran tertulis, denda administratif, penghentian sementara kegiatan usaha, pemutusan akses, hingga pencabutan perizinan berusaha.

Risiko Operasional bagi Bisnis

Di luar urusan hukum, dampak operasionalnya bisa langsung terasa pada aktivitas bisnis harian. Sender ID Anda bisa diblokir sementara atau permanen, dan akun SMS broadcast bisa dinonaktifkan oleh operator.

Masalahnya, dampaknya tidak berhenti pada kampanye promosi saja. Bila Anda menggabungkan satu akun untuk semua jenis pesan, notifikasi penting seperti kode OTP dan konfirmasi transaksi pelanggan bisa ikut terhenti.

Akibatnya, layanan pelanggan terganggu dan kepercayaan terhadap merek Anda ikut turun.

Checklist Sebelum Mengirim SMS Broadcast

Gunakan daftar periksa berikut sebelum Anda menjalankan setiap kampanye SMS massal:

Pastikan setiap nomor tujuan punya catatan persetujuan untuk jenis pesan yang akan dikirim.

Pisahkan daftar penerima pesan promosi dari daftar pesan layanan.

Cantumkan cara berhenti berlangganan di setiap akhir SMS promosi.

Siapkan sistem atau prosedur untuk segera menghapus nomor yang memilih berhenti dari daftar kirim.

Daftarkan sender ID resmi lewat penyedia layanan dan siapkan dokumen perusahaan (termasuk dokumen OJK bila relevan).

Periksa kembali isi pesan: klaimnya bisa dibuktikan, nama merek tertulis jelas, dan tidak ada tautan mencurigakan.

Pilih jam kirim yang wajar dan pantau laporan keluhan dari penerima.

Dokumentasikan seluruh prosedur dalam SOP internal dan lakukan audit secara berkala.

Pilih penyedia layanan yang paham regulasi lokal, seperti layanan SMS Blast Jatis, agar proses pendaftaran sender ID dan pengiriman berjalan lebih lancar.

FAQ Seputar Aturan SMS Broadcast

Berikut beberapa pertanyaan yang paling sering muncul seputar aturan SMS broadcast.

Apakah SMS broadcast legal di Indonesia?

Ya, selama syaratnya terpenuhi. Menurut Hukumonline, Pasal 176 Permenkominfo 5/2021 membolehkan SMS bersifat penawaran, dengan kewajiban menyediakan pilihan untuk menolak.

Selain itu, pengirim juga perlu memiliki persetujuan penerima sesuai UU PDP, karena nomor ponsel termasuk data pribadi.

Apakah perlu izin khusus dari pemerintah untuk mengirim SMS broadcast?

Umumnya tidak. Sejauh ini, belum ditemukan aturan yang mewajibkan perusahaan mengurus izin khusus hanya untuk memakai SMS broadcast lewat penyedia.

Yang diatur adalah persetujuan penerima, cara berhenti, dan registrasi sender ID lewat operator. Namun, sektor tertentu seperti keuangan punya syarat tambahan.

Apakah SMS OTP dan notifikasi transaksi butuh persetujuan?

Umumnya tidak butuh persetujuan pemasaran, menurut praktik yang disebut Adsqoo.

Meski demikian, pesan layanan tetap tunduk pada UU PDP. Pastikan juga pesan ini tidak disisipi promosi, karena isinya bisa berubah menjadi pesan penawaran yang membutuhkan persetujuan.

Bolehkah mengirim SMS promosi ke nomor hasil beli atau scraping?

Tidak aman dan tentunya melanggar aturan. Persetujuan harus diberikan secara sadar oleh pemilik nomor, sehingga database hasil membeli atau scraping tidak sah secara hukum.

Mengirim promosi ke daftar nomor seperti ini berisiko melanggar UU PDP karena memproses data pribadi tanpa dasar yang jelas.

Bagaimana kalau database nomor sudah ada tetapi tidak ada catatan persetujuan?

Perlakukan nomor tersebut sebagai nomor yang belum memberi persetujuan untuk pesan promosi.

Kumpulkan persetujuannya lewat saluran yang sah, seperti formulir atau email, dan jangan menganggap diam sebagai tanda setuju. Untuk kasus spesifik, konsultasikan dengan tim legal Anda.

Bagaimana cara berhenti menerima SMS promosi?

Ikuti instruksi berhenti yang tercantum di pesan, atau minta pengirim menghapus nomor Anda dari daftar mereka.

Jika masih tetap menerima pesan, laporkan ke operator atau ke kanal aduan Komdigi. Bagi bisnis, ini menjadi pengingat bahwa penerima punya jalur untuk melapor, sehingga proses opt-out harus benar-benar berfungsi.

Sudah Siap Mengirim SMS Broadcast dengan Aman?

Dari semua aturan SMS broadcast, tiga hal ini paling sering terlewat: persetujuan yang bisa dibuktikan, cara berhenti yang benar-benar berfungsi, dan sender ID yang terdaftar. 

Jika ketiganya sudah siap, risiko kampanye Anda diblokir atau dilaporkan akan jauh berkurang.

Ingat juga bahwa aturan bisa berubah, jadi selalu cek tanggal pembaruan setiap sumber yang Anda baca. Untuk kasus yang lebih spesifik, konsultasikan dengan penasihat hukum.

Persiapan yang benar sejak awal tentu akan membuat pengiriman SMS massal berjalan lebih lancar. 

Kabar baiknya, tim Jatis Mobile bisa membantu Anda menyiapkannya lewat layanan SMS Blast Jatis. Ingin berdiskusi soal kebutuhan campaign Anda? Hubungi tim kami sekarang juga!